Sejarah Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai

Pada mulanya TNRAW ini adalah sebuah kawasan hutan dengan fungsi sebagai hutan wisata khususnya sebagai taman buru sesuai Keputusan Menteri Pertanian No.648/Kpts/Um/10/1976. sebagai taman buru, arealnya meliputi hutan di sekitar G. Watumohai, diantara sungai Roraya dan sungai Langkowala seluas 50.000 ha. Ada 2 faktor penting yang menjadi pertimbangan areal hutan di sekitar Gunung Watumohai ditetapkan sebagai daerah wisata berburu. Pertama pembinaan secara khusus olah raga berburu, rekreasi dan pariwisata, kedua keadaan populasi vegetasi dan kondisi hutan di sekitar gunung watumohai memenuhi syarat untuk dilaksanakan perburuan.

Rawa Aopa dan sekitarnya sendiri mulanya tidak memiliki status fungsi kawasan sebagai hutan suaka maupun hutan wisata sebagaimana yang diatur dalam UU no. 5 tahun 1967. Status hutan suaka baru melekat pada Rawa Aopa di tahun 1980 setelah Menteri Pertanian menunjuk areal seluas 71.400 ha ini sebagai cadangan hutan untuk cagar alam berdasarkan Surat Menteri Pertanian no. 22/Ment/III/1980 tanggal 10 Maret 1980, setelah melalui penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yacon seorang ahli botani dari Belanda bersama dengan staf Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam.

Rencana pembentukan TNRAW mulai bergulir tanggal 18 Februari 1983, saat itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, Ir H. Alala, melakukan pembicaraan lisan dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian (Kanwil Deptan) Sultra, Kepala BKSDA VI Sulawesi dan Kepala Sub Balai PPA. Pembicaraan ini membahas tentang rencana pembentukan taman nasional di Sulawesi Tenggara dengan nama Taman Nasional Gunung Watumohai-Rawa Aopa.

Pembicaraan mengenai taman nasional ini kemudian berlanjut di Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara tanggal 1 Maret 1983, yang dipimpin oleh Asisten II Sekwilda dihadiri oleh berbagai dinas dan instansi daerah atau pusat di Sulawesi Tenggara. Beberapa catatan penting dari rapat tersebut adalah :

  • Luas lokasi taman nasional belum dapat dipastikan dan oleh sebab itu untuk menjajaki kemungkinan lebih lanjut maka Dinas Kehutanan, Sub Balai PPA Sulawesi Tenggara dan Kantor Agraria diharuskan membuat peta situasi lokasi Gunung Watumohai-Rawa Aopa.
  • Sub Balai KSDA Sulawesi Tenggara ditugaskan pula untuk membuat uraian tentang pembentukan taman nasional dalam jangka waktu satu minggu.

Dalam uraian Sub Balai PPA Sulawesi Tenggara 8 Maret 1983, dikatakan pengembangan Taman Buru Gunung Watumohai dan Rawa Aopa untuk dicadangkan sebagai taman nasional adalah upaya meningkatkan kegiatan konservasi sumberdaya alam, baik dari segi lokasi maupun tujuan penetapannya dengan alasan “penyelamatan tipe-tipe ekosistem dan lokasi wisata berburu”.

Dari catatan sejarah ini dapat dikatakan bahwa Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai yang dulu direncanakan bernama taman nasional Gunung Watumahai Rawa Aopa, sudah mulai diwacanakan sebagai salah satu calon Taman nasional sejak tahun 1983, meskipun dalam dokumen UU yang mengatur pengelolaan sumber daya hutan pada waktu itu belum ditemukan kata taman nasional. Satu-satunya produk hukum yang menjai acuan pengelolaan hutan adalah UU no. 5 tahun 1967 tentang ketntuan-ketentuan pokok kehutanan yang mana di dalam UU ini kata taman nasional belum ditemukan kecuali kata taman wisata dan taman buru.

Memasuki tahun 1985 diskusi pembahasan rencana deklarasitaman nasional mulai muncul, bersamaan dengan mulai adanya rencana kedatangan Presiden RI (Suharto) ke Kendari. Rencana deklarasi ini, mendorong pihak-pihak terkait seperti BKSDA VI Sulawesi di Palu dan Dinas Kehutanan di Sulawesi Tenggara mendesak agar Menteri Kehutanan segera menunjuk cadangan hutan Rawa Aopa juga dengan Taman Buru G. Watumohai menjadi taman nasional. Namun berdasarkan tanggapan Dirjen PHPA Dephut yang salah satu isinya menolak istilah taman nasional dengan argumen bahwa taman nasional sampai kini belum diatur dalam peraturan perundangan, sedangkan yang dimaksud dengan tamn nasional selama ini adalah hutan-hutan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang dikelola dalam satu kesatuan sistem manajemen. Penolakan ini sekaligus pula sebagai saran agar hutan-hutan yang dimaksud dalam usulan taman nasional lebih dulu ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa (Dirjen PHPA Dephut, 1984).

Berdasarkan surat ini kemudian pada pertengahan tahun 1985, secara resmi Menteri Kehutanan menunjuk kelompok hutan Rawa Aopa seluas lebih kurang 55.560 ha sebagai hutan dengan fungsi suaka margasatwa sesuai SK Menhut no. 138/Kpts-II/1985, begitu pula terhadap wilayah Taman Buru sesuai SK Menhut no. 189/Kpts-II/1985 mengalami perubahan status menjadi suaka margasatwa meskipun hanya sebagian dari wilayahnya yaitu seluas 41.244 ha dari total luasan taman buru 50.000 ha (Dephut,1985).

Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang kedua (SK Menhut no.189/Kpts-II/1985), selain menyatakan perubahan status sebagian kawasan taman buru menjadi suaka margasatwa, sesungguhnya juga merupakan sebuah keputusan untuk menggugurkan status hukum kelompok hutan Rawa Aopa dan wilayah sekitarnya sebagai hutan suaka margasatwa yang baru berusia 45 harisebagaimana yang sebelumnnya telah diatur dalam keputusan Menteri Kehutanan No. 138 tahun 1985, hal ini dapat dilihat dari isi dokumen tersebut “tentang perubahan status sebagian Taman Buru Gunung Watumohai seluas ± 41.244 ha yang terletak di daerah tingkat I Sulawesi Tenggara menjadi Suaka Margasatwa dengan nama Suaka Margasatwa Gunung Watumohai dan menggabungkan jadi satu dengan suaka margasatwa Rawa Aopa.

Setelah Menteri Kehutanan Soedjarwo mengeluarkan dua surat keputusan tentang ini, diskusi mengenai deklarasi taman nasional mengalami kemandegan selama sekitar 4 tahun. Kemandekan ini terjadi karena, pertama, penunjukan kelompok hutan Rawa Aopa sebagai kawasan hutan suaka margasatwa dan perubahan sebagian Taman Buru Gunung Watumohai menjadi suaka margasatwa perlu ditindaklanjuti dengan pengukuran dan penataan batas di lapangan; kedua, setelah rencana deklarasi taman nasional gagal dilakukan bersamaan dengan kunjungan Presiden di Sulawesi Tenggara, belum ada momen yang baik untuk mendeklarasikan Taman Nasional Rawa Aopa Gunung Watumohai; ketiga, dalam kurun waktu proses ini, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum yang diikuti dengan perubahan susunan kabinet (sebagai contoh di Departemen Kehutanan pergantian menteri terjadi antara Soedjarwo kepada Hasrul Harahap).

Di masa Hasrul Harahap inilah dalam rangkaian pelaksanaan Pekan Konservasi Alam di Yogyakarta pada tanggal 1 April 1989, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (96.804 ha) di Provinsi Sulawesi Tenggara dideklarasikan bersama-sama dengan Taman Nasional Way Kambas (130.000 ha) di Provinsi Lampung dan Taman Nasional Laut Bunaken Manado Tua (89.065 ha) di Provinsi Sulawesi Utara, melalui Surat Pernyataan Manteri Kehutanan RI no.444 tahun 1989 tentang taman-taman nasional. Selanjutnya dalam surat ini juga dinyatakan bahwa ketiga taman nasional tersebut akan dikukuhkan dalam bentuk produk hukum atau ditetapkan secara resmi menjadi taman nasional setelah diundangkannya UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Inilah tonggak sejarah bahwa Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai secara tegas dinyatakan sebagai taman nasional pertama di Indonesia bersama-sama dengan Taman Nasional Bunaken dan Way Kambas, sebagaimana isi Surat Pernyataan Menteri Kehutanan RI no. 444 tahun 1989 tentang taman-taman nasional. Dengan demikian secara de facto ketiganya menjadi taman nasional tertua di Indonesia.

Hal yang lebih istimewa dalam perkembangan sejarah Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai adalah bahwa setahun setelah dideklarasikannya tiga kawasan hutan menjadi taman nasional (tahun 1990), UU tentang KSDAHE diundangkan.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dengan dikukuhkan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan no. 756/ Kpts-II/1990 tanggal 17 Desember 1990 dengan luas 105.194 Ha, yang tahunnya bersamaan dengan diundangkannya UU no. 5 tahun 1990 tentang KSDAHE maka TNRAW menempati predikat sebagai salah satu taman nasional yang pertama disahkan secara hukum.  (San Afri Awang, et.all).